Lombok Barat

17/08/26

3.170 warga binaan NTB terima remisi HUT ke-81 RI

 
3.170 warga binaan NTB terima remisi HUT ke-81 RI

OPSINTB.com - Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di seluruh Lapas dan Rutan di NTB. Tahun ini, sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan kado istimewa berupa remisi umum dan pengurangan masa pidana anak binaan.


Penyerahan remisi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal didampingi Plt. Bupati Lombok Barat, Hj Nurul Adha dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Ketut Akbar Herry Achjar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Senin (17/8/2026).


Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan pesan mendalam bahwa kemerdekaan adalah hak setiap orang, termasuk warga binaan yang sedang menata kembali masa depan mereka.


"Pada tanggal 17 Agustus ini semua orang harus merasakan nikmatnya kemerdekaan. Mungkin mereka tidak merdeka secara fisik karena harus berada di tempat ini, tetapi mereka harus merdeka untuk mendapatkan penghargaan ketika melakukan kebaikan," ujar Gubernur Iqbal.


Gubernur NTB mengibaratkan proses pembinaan di lapas sebagai sebuah perjalanan evolusi diri. Ia berpesan agar para warga binaan keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan membawa kualitas hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya.


"Kalau namanya Agus pada saat masuk ke sini masih Agus 1.0, nanti lulusnya harus jadi Agus 2.0. Sudah harus menjadi orang baru, membawa sesuatu yang baru dan membawa perubahan," pesannya memotivasi.


Ia juga menyadari bahwa kembali diterima di tengah masyarakat bukanlah hal yang instan. Namun, dengan perubahan perilaku yang konsisten, kepercayaan masyarakat perlahan akan kembali terbangun. Mengambil inspirasi dari kisah pendiri KFC, Colonel Harland Sanders yang memulai bisnis suksesnya di usia 62 tahun, Gubernur mengingatkan bahwa batasan usia bukanlah halangan.


"Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik," tegasnya.


Selain pembinaan mental, Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi tinggi terhadap program kemandirian yang telah berjalan di jajaran pemasyarakatan. Berbagai karya luar biasa telah dihasilkan oleh para warga binaan, mulai dari Produksi edamame khas Lapas Kuripan, Kelompok musik Jeruji, Kerajinan kayu cukli khas Lombok dan Berbagai produk batik berkualitas.


Namun, Gubernur menekankan pentingnya membekali warga binaan dengan literasi kewirausahaan dan keuangan. Pemerintah mendorong adanya kolaborasi strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengenalkan tata kelola badan usaha, koperasi, serta akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).


Tidak hanya itu, produk-produk unggulan karya warga binaan yang memiliki keunikan juga berpeluang untuk didaftarkan guna memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). "Ekosistem kita lengkap. Tinggal kita bangun koneksinya. Kita ingin mereka keluar dari sini sebagai manusia baru," tambahnya.


Menutup sambutannya, Gubernur kembali mengajak warga binaan untuk tetap optimistis dan menjadikan masa pembinaan sebagai bagian dari proses perubahan diri.


“Teman-teman harus tetap semangat. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Insya Allah, Allah akan memudahkan jalan orang-orang yang membangun niat baik dalam dirinya,” pungkasnya.


Pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan demikian tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas proses pembinaan, tetapi juga menjadi momentum bagi warga binaan untuk menata kembali kehidupan dan mempersiapkan diri kembali sebagai bagian dari masyarakat.


Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Ketut Akbar Herry Achjar melaporkan, sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di NTB memperoleh remisi umum dan pengurangan masa pidana pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026.


Rinciannya, pengurangan masa pidana satu bulan diberikan kepada 399 orang, dua bulan kepada 663 orang, tiga bulan kepada 1.078 orang, empat bulan kepada 599 orang, lima bulan kepada 305 orang, dan enam bulan kepada 100 orang.


Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 narapidana memperoleh Remisi Umum II atau langsung bebas pada momentum Hari Kemerdekaan. Secara nasional, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan pada 2026.


Ia juga melaporkan jumlah warga binaan di seluruh Lapas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di NTB saat ini mencapai 4.997 orang. Sementara kapasitas hunian hanya 2.535 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas.


Kasus narkotika menjadi perkara yang paling banyak menjerat warga binaan, dengan jumlah mencapai 2.909 orang.


Menurutnya, pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan sekaligus upaya mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. (red)

21/07/26

Kena OTT, Bupati Lombok Barat dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa

 
Kena OTT, Bupati Lombok Barat dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa

OPSINTB.com - Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), digelandang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaram terjaring operasi tangkap tangan (OTT). LAZ tiba di gedung merah putih lembaga anti rasuah itu pada Selasa (21/7) sekira 21.00 waktu setempat. 


LAZ tiba di gedung KPK mengenkan jaket, topi serta menggunakan masker yang dikawal ketat oleh petugas setempat. 


Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menerangkan, KPK melakukan penyelidikan tertutup yang kemudian menjadi peristiwa OTT. Dari kejadian itu KPK berhasil mengamankan 19 orang serta barang bukti terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemda Lombok Barat. 


"Barang bukti itu berup uang tunai dalam bentuk rupiah sebanyak ratusan juta dan beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip dari siaran video akun Suara NTB, Senin malam (20/7/2026). 


Perkara yang menjerat LAZ, diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di Lombok Barat. 


KPK mengamankan sejumlah pejabata di Pemkab Lombok Barat dan juga pihak suwasta. 


"Tentu yang dibawa oleh KPK sesuai kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya. (red)

11/07/26

Tindak lanjuti arahan presiden, Gubernur NTB gerak cepat bahas program strategis

 
Tindak lanjuti arahan presiden, Gubernur NTB gerak cepat bahas program strategis

OPSINTB.com - Seusai mendampingi Presiden Republik Indonesia meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Jumat (10/7/2026), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Lalu Muhamad Iqbal, langsung bergerak cepat menindaklanjuti komitmen Presiden.


Gubernur NTB Miq Iqbal menggelar pembahasan intensif bersama Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk mempercepat berbagai program strategis pembangunan daerah. Langkah ini menjadi tindak lanjut konkret atas dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat bagi percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.


“Dalam sambutan maupun saat berbicara langsung kepada saya, Bapak Presiden menyampaikan keinginan untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi NTB,” ujar Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal.


Menurut Miq Iqbal, arahan Presiden tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat penyelesaian program prioritas yang dibutuhkan masyarakat NTB. Komitmen tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui komunikasi intensif dengan berbagai kementerian agar dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan dukungan nyata.


Agenda Strategis Pembangunan NTB yang Dibahas


Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB mengangkat beberapa agenda prioritas pembangunan, antara lain:

•  Keberlanjutan MotoGP dan pengembangan Sirkuit Mandalika

•  Penyediaan air bersih di kawasan pesisir selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa

•  Revitalisasi bendungan, embung, dan jaringan irigasi

•  Pengembangan energi terbarukan

•  Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, termasuk proyek strategis Jalan Port to Port Lembar–Kayangan


Miq Iqbal menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan investasi, ketahanan pangan, penyediaan air baku, pengembangan pariwisata, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemerataan pembangunan di NTB.


Koordinasi dengan Menteri Teknis


Tidak berhenti pada pembahasan dengan Menteri Sekretaris Negara, Miq Iqbal juga langsung melakukan koordinasi dengan menteri teknis yang mendampingi Presiden, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Koordinasi ini dilakukan untuk mempercepat pembahasan teknis berbagai program prioritas sesuai kewenangan masing-masing kementerian.


“Komitmen Presiden merupakan peluang besar bagi NTB. Tugas kami sekarang adalah mengawal dan menindaklanjutinya melalui koordinasi yang intensif dengan kementerian terkait agar dukungan tersebut benar-benar terwujud dalam bentuk program, anggaran, dan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Miq Iqbal.


Gubernur NTB memastikan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat. Seluruh arahan dan komitmen Presiden akan dikawal hingga menjadi program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.


Melalui kolaborasi yang semakin erat, berbagai agenda strategis di bidang infrastruktur, ketahanan pangan, penyediaan air bersih, energi terbarukan, konektivitas wilayah, dan penguatan pariwisata diharapkan dapat dipercepat. Semua itu menjadi fondasi menuju Nusa Tenggara Barat yang makmur dan mendunia. (red)

10/07/26

Prabowo janji balas kesetiaan masyarakat NTB

 
Prabowo janji balas kesetiaan masyarakat NTB

OPSINTB.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan selama perjalanan politik nasionalnya.


Di hadapan ribuan warga yang hadir dalam peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Jumat (10/7/2026), Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya masih memiliki utang budi kepada masyarakat NTB. Utang tersebut akan dibayar dengan kerja nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Barat.


Presiden menegaskan hubungan emosional dengan masyarakat NTB telah terjalin sejak lama. Dukungan konsisten yang diberikan masyarakat NTB dalam setiap pemilihan presiden menjadi kepercayaan berharga yang tidak pernah dilupakan dan menjadi amanah besar dalam menjalankan pemerintahan.


“Saya merasa masih punya utang kepada rakyat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada saya,” ujar Presiden Prabowo.


Bagi Presiden Prabowo Subianto, dukungan masyarakat NTB bukan sekadar catatan kemenangan politik. Kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja keras, pengabdian total, serta kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Presiden menjamin akan mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, dan kemampuannya untuk memenuhi amanah tersebut.


Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh pengabdiannya sebagai Kepala Negara diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kepercayaan masyarakat harus dibalas dengan hasil nyata berupa pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan publik yang semakin baik.


Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan sebagai modal utama membangun Indonesia. Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang bersatu, memiliki jiwa besar, serta meninggalkan rasa dendam, curiga, dan perpecahan.


Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tidak ada bangsa lain yang akan lebih peduli terhadap Indonesia selain rakyat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, seluruh anak bangsa harus memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.


Presiden kembali menekankan bahwa kepercayaan rakyat merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga. Dukungan masyarakat NTB akan terus menjadi pengingat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja lebih keras, mengabdi dengan sepenuh hati, dan memastikan setiap kebijakan pemerintah membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. (red)

Resmikan Bendungan Meninting, Presiden Prabowo: Air harus sampai kepada petani

 
Resmikan Bendungan Meninting, Presiden Prabowo: Air harus sampai kepada petani

OPSINTB.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama empat bendungan lainnya yang tersebar di Bali, Jawa Tengah, dan Aceh. Peresmian dilakukan secara serentak dari Bendungan Meninting pada Jumat (10/7/2026).


Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air yang masif.


Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB beserta Forkopimda, para bupati dan wali kota se-NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan petani yang akan langsung merasakan manfaat dari Bendungan Meninting.


Pesan Presiden Prabowo soal Manfaat Bendungan untuk Petani


Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan bendungan bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk menjamin ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan agar manfaat bendungan benar-benar sampai ke tangan petani.


“Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai kepada petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara,” tegas Presiden Prabowo.


Presiden juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan lintas pemerintahan. Menurutnya, proyek besar seperti bendungan bisa dimulai oleh satu pemerintahan dan diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya.


“Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai membangun mungkin bukan pemerintah yang meresmikan. Inilah pembangunan bangsa. Inilah kebangkitan bangsa,” ujar Presiden.


Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan infrastruktur diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, yaitu meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.


Ia juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk menjaga integritas dalam mengelola anggaran.


“Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia,” katanya.

Kepada para kepala daerah dan pemimpin, Presiden berpesan, “Pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Hindari niat menjadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Pemimpin yang suka berbohong adalah bencana bagi rakyat.”


Lima Bendungan Diperesmikan Serentak


Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kelima bendungan yang diresmikan merupakan bagian dari program pembangunan bendungan nasional periode 2015–2025. Pembangunan ini mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya swasembada pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi.

Kelima bendungan tersebut adalah:

•  Bendungan Meninting – Kabupaten Lombok Barat, NTB

•  Bendungan Jlantah – Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

•  Bendungan Sidan – Kabupaten Gianyar, Bali

•  Bendungan Keureuto – Kabupaten Aceh Utara, Aceh

•  Bendungan Rukoh – Kabupaten Pidie, Aceh


Manfaat Besar Infrastruktur Bendungan


Kelima bendungan memiliki total kapasitas tampung sekitar 371 juta meter kubik, didukung jaringan irigasi sepanjang 280 kilometer yang melayani sekitar 40.000 hektare lahan pertanian. Proyeksi manfaatnya meliputi:

•  Peningkatan produksi padi hingga 720.000 ton per tahun

•  Penyediaan air baku 3,6 meter kubik per detik

•  Pengurangan risiko banjir di area seluas 932 hektare

•  Dukungan energi baru terbarukan melalui PLTA 9,6 MW dan PLTS terapung 346 MW


Bendungan Meninting sendiri mengairi sekitar 1.600 hektare lahan pertanian, meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi tiga kali panen per tahun, menyediakan air baku bagi sekitar 100.000 jiwa, serta mengurangi potensi banjir di Lombok Barat dan sebagian Kota Mataram. Bendungan ini juga mengakhiri konflik perebutan air antarpetani yang kerap terjadi pada musim kemarau.


Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa keberhasilan bendungan diukur dari kemampuannya mengalirkan air sampai ke lahan petani dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.


Peresmian Bendungan Meninting dan empat bendungan lainnya ini memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur sumber daya air sebagai fondasi ketahanan pangan Indonesia, kesejahteraan petani, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (red)

04/07/26

Tak lagi berdasarkan kedekatan, bantuan di Lombok Barat mengacu pada Big Data

 
Tak lagi berdasarkan kedekatan, bantuan di Lombok Barat mengacu pada Big Data

OPSINTB.com - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus melakukan berbagai gebrakan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Salah satunya dengan memperkuat sistem pendataan terpadu berbasis Big Data yang terintegrasi sebagai dasar penyaluran seluruh program bantuan pemerintah.


Upaya tersebut disampaikan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), saat menghadiri penyerahan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Tahun 2026 hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Sentra Paramita Mataram. Kegiatan berlangsung di Lobby Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (3/7/2026).


Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi kepada Kemensos RI melalui Sentra Paramita Mataram atas dukungan yang terus diberikan kepada masyarakat Lombok Barat melalui program ATENSI.


Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Bupati LAZ menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini tengah memperkuat sistem pendataan terpadu berbasis Big Data melalui verifikasi faktual masyarakat pada desil 1 hingga desil 3. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.


"Seluruh program bantuan harus mengacu pada data yang valid sehingga tepat sasaran. Dengan Big Data yang terintegrasi, bantuan tidak lagi diberikan berdasarkan kedekatan atau praktik-praktik lama, tetapi benar-benar kepada masyarakat yang berhak menerimanya," tegasnya.


Ia menambahkan, bantuan pemerintah harus dipandang sebagai stimulus untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, bukan sebagai bentuk ketergantungan.


"Karena itu, setiap bantuan akan dibarengi dengan penguatan keterampilan dan program pemberdayaan agar para penerima mampu meningkatkan taraf hidupnya,"jelasnya


Bupati LAZ juga berharap seluruh penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan yang diterima secara optimal sesuai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. 


Menurutnya, setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga mampu menjadi lebih produktif, mandiri, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarganya. (red)

© Copyright 2026 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama